PROKOPIM Kota Pasuruan
Kota Pasuruan – Diselenggarakan secara virtual, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) kembali menyelenggarakan Pembelajaran Tatap Maya Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri. Acara yang diselengarakan Senin hingga Jum’at (14 Juni 2021 hingga 18 Juni 2021) ini, diikuti oleh seluruh Kepala Daerah Non Petahana yang terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020.
Berlokasi di Media Command Centre Kota Pasuruan, Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) hadir secara terpisah dengan Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo (Mas Adi) yang mengikuti pembekalan di kantor Wakil Wali Kota Pasuruan.
Bertujuan untuk meningkatkan dan membangun SDM Kepala Daerah agar profesional dan berintegritas, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komjen Firli Bahuri memberikan pesan khusus saat menjadi narasumber pada Gus Ipul-Mas Adi dan seluruh Kepala Daerah Non Petahana lainnya pada Kamis (17/6). Pada kesempatan ini, Dilanjutkan, bahwa landasan utama mencegah korupsi dilingkungan Pemerintah yakni menumbuhkan rasa cinta dan peduli terhadap bangsa dan negara Indonesia serta turut mewujudkan cita-cita negara yang tertuang dalam UUD 1945 alenia keempat. Kepala Daerah memiliki peran melindungi masyarakat dari gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi, terlebih pada masa pandemi Covid-19, maka 7 praktik korupsi sebagaimana tertuang dalam UU Pemberantasan Korupsi.
Mengingat suap, gratifikasi, dan pemerasan sering menjerat Kepala Daerah, Komnjen Firli kembali berpesan, perlu tegas untuk berkata tidak bagi orang yang menginginkan jabatan tertentu, pengadaan barang dan jasa, serta saat melakukan penyusunan dan penganggaran RAPBD.
“Untuk itu saya titip pesan, jangan pernah ada korupsi dalam pengesahan APBD, dalam pertangungjawaban keuangan Kepala Daerah,” Ujar Komjen Firli.
Sebagai penutup, Komjen Firli berpesan, untuk memutus mata rantai korupsi di lingkungan Pemerintah, semua pihak perlu kerja sama memperbaiki dan memperkuat sistem yang ada, mulai sistem penganggaran, sistem perizinan, dan sistem pengadaan barang dan jasa. (wdy)
