Wali Kota Pasuruan didampingi Wakil Wali Kota Pasuruan bersama Sekda, Asisten dan beberapa OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan menuju Kota Surabaya pada Kamis pagi, (23/9), untuk mengikuti Focus Grup Discussion (FGD) dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. Tema yang diambil pada FGD tersebut adalah Penguatan Fiskal Daerah dalam Membangun Ekonomi dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Pasuruan yang semakin Tangguh dan Tumbuh. FGD dilakukan di Gedung Keuangan Negara 1 Kota Surabaya.
Hal ini dilakukan berdasarkan Kesepakatan bersama di antara dua instansi tersebut pada 13 September 2021 yang tertuang pada nomor: NK-5/WPB.16/2021 dan Nomor: 130.1/57/423.013/2021.
Adapun yang hadir dari Kota Pasuruan di acara tersebut yaitu Rudiyanto, AP.MM. selaku Sekda Kota Pasuruan, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Administrasi Umum, kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, kepala BPD, kepala DPUPR, Kepala Dinkop dan Usaha Mikro, Kepala DPNMPTSP, kepala Dinas PERKIM, kepala Dinas Sosial, kepala Dinas Kesehatan, kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kepala Bagian Hukum, kepala Bagian Adm. Perekonomian dan kepala Bagian Adm. Pemerintahan yang berasa di lingkungan SETDA Kota Pasuruan.
Diawali dengan demo yang diperagakan oleh DPJb, para rombongan memasuki ruangan sambil melihat bagaimana transparansi data layanan online perbendaharan. Dijelaskan masing-masing secara rinci termasuk realisasi belanja transfer daerah dengan didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Bapak Taukhid, S.E., M.Sc.IB., M.B.A.
“BPK dan KPK merekomendasikan Pemkot Pasuruan untuk segera berbenah, dari kegiatan FGD ini kita banyak mendapat masukan rencana untuk memperbaiki kinerja khususnya penerimaan pajak dan pengelolaan aset” jelas Gus Ipul.
Gus Ipul juga mengatakan Kota Pasuruan memiliki potensi juga mempunyai masalah salah satunya penyerapan anggaran, persoalan ini merupakan persoalan fiskal yang yang harus diselesaikan serta dicari penyebabnya.
“Saya akan membentuk satgas penyerapan anggaran yang diketuai oleh Sekda Pemkot Pasuruan didampingi Wakil Wali Kota Pasuruan untuk mengontrol kondisi real time penyerapan anggaran di masing-masing Perangkat Daerah” ujarnya.
Selanjutnya disampaikan bahwa banyak pekerjaan rumah di Pemkot Pasuruan di antaranya sebelumnya Pemkot Pasuruan meraih WDP namun sekarang ditahun 2021 sudah WTP. SAKIP masih B dan akan diusahakan untuk mendapatkan A. MCP di Pemkot Pasuruan nilainya 44, KPK menghendaki diakhir tahun 2021 Pemkot Pasuruan mencapai target nilainya 90 untuk itu perlu adanya perbaikan tata kelola pemerintahan dengan kerja keras Perangkat Daerah.
DPJb bersama Gus Ipul melakukan tanya jawab dengan masing masing OPD agar ada tindakan real ke depan. Hasilnya dari realisasi dana BOS fisik-non fisik hingga masalah PBB yang harus dikoordinasikan dengan Kantor Pajak pada tanggal 22 Oktober ke depan.
“Semangat bertansformasi yang akan saya bawa pulang dari sini.” pesan Gus Ipul sebelum penutup acara, yaitu pemberian cinderamata yang diberikan secara langsung oleh Bapak Taukhid. (van)
